Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama Tahun 2019

Jakarta (10/01/2019) –¬†Presiden Joko Widodo memantau langsung proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap pertama Tahun 2019 di GOR Ciracas, Jl. Raya Bogor km.25-26, Jakarta Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang tangguh sebagai titik pijak pondasi utama Indonesia menuju negara maju. Untuk itu pemerintah meningkatkan anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

PKH, lanjutnya, merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan. PKH telah mampu melahirkan anak-anak berprestasi, keluarga dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, dan keluarga sejahtera mandiri.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program ini sehingga berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

“Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan yang semula Rp19,3 triliun menjadi Rp32,65 Triliun,” katanya dihadapan 1.115 KPM warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Presiden kemudian bertanya kepada seorang penerima PKH Ibu Sulis warga Ciracas tentang pemanfaatan bansos. Presiden juga menanyakan kepada seorang Pendamping PKH dari Kabupaten Bogor bernama Yuli tentang tugas-tugasnya saat memberikan pendampingan kepada KPM PKH.

“Saya titip pesan hati-hati pengunaannya. Supaya tujuan yang kita inginkan betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat,” tegas Presiden.

Kepada Pendamping PKH, Presiden Joko Widodo berharap agar mereka dapat membimbing dan mengarahkan KPM dalam pengunaan uang bansos.

“Tolong Pendamping PKH melihat betul kegunaan uang tersebut. Penggunaannya harus produktif. Misalnya untuk beli telur, ikan, buku, seragam anak, sepatu anak,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Bantuan Sosial PKH 2019 diberikan dengan skema non-flat atau bervariasi. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun adalah Rp550 ribu dan PKH Akses Rp1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari Ibu Hamil Rp2.400.000, Anak usia dini 0–6 tahun Rp2.400.000, SD/Sederajat Rp900.000, SMP/Sederajat Rp1.500.000, SMA/Sederajat Rp2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp2.400.000, Lanjut Usia 60 Tahun ke Atas Rp2.400.000.

Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Bantuan PKH tahap I yang diluncurkan pada bulan Januari sebesar Rp12,28 trilliun. Sebanyak 1.115 KPM dari Kecamatan Ciracas memenuhi GOR Ciracas dengan total jumlah bantuan sebesar Rp1,34 miliar. Selain KPM PKH, juga hadir SDM PKH sebanyak 885 orang dari Jabodetabek.

“Mereka yang memiliki tugas mengawal dan memastikan keluarga penerima manfaat agar dapat segera sejahtera mandiri,” tutur Mensos.

Disela sela acara Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni yang didampingi Direktur Hubungan Kelembagaa BNI Susi Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI terus melakukan berbagai upaya guna memudahkan KPM mencairkan dana Bansos PKH.

Pencairan dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM, juga bisa dilakukan melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya.

Ditambahkan Baiquni, bansos non tunai yang digagas presiden Joko Widodo selain bermanfaat bagi KPM juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari para Agen Bank tempat transaksi bansos, yaitu warung kelontong yang ada di sekitar tempat tinggal KPM.

‚ÄĚSetiap transaksi bansos dari KPM di agen46 kami berikan fee dan itu dapat menjadi penghasilan tambahan dari warung yang menjadi agen bank,” katanya.

Saat ini BNImempunyai 62.788 Agen 46 yang berbasis warung/pedangang kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia.