Adakan Musyawarah Kerja Daerah, IPeKB Jatim Kuatkan Konsolidasi dukung BKKBN Menuju ZI WBBM

Surabaya – Dalam rangka penguatan Organisasi IPeKB Indonesia, DPD IPeKB Jatim  menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) tahun 2020 di Hotel Singgasana Surabaya selama 2 (dua) hari terhitung mulai Jum’at, 27 November 2020.

Kegiatan yang mengambil tema  “IPeKB Kuat BKKBN Hebat ZI WBBM Didapat”  ini merupakan kegiatan untuk menyusun penjabaran program IPeKB dan melakukan evaluasi kinerja Program IPeKB selama satu tahun terakhir. IPeKB merupakan organisasi profesi wadah bagi Penyuluh KB baik PNS maupun Non PNS yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan publik maupun profesi Penyuluh KB dengan tujuan mensukseskan Program Bangga Kencana.

Mengusung semangat unrtuk mendukung BKKBN menjadi lembaga yang hebat dan mendapatkan status ZI WBBM, kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD IPeKB dan Ketua DPC IPeKB se Jawa Timur ini dibuka secara langsung oleh Bapak Teguh, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutanya Kepala BKKBN Jatim tersebut mengungkapkan kekagumannya atas usaha IPeKB untuk mengadakan kegiatan di tengah Pandemi Covid-19 dengan  biaya mandiri dan tentu saja melalui persyaratan yang telah memenuhi protokol kesehatan ,dimana setiap peserta yang hadir telah dilakukan Rapid test terlebih dahulu. “Saya menyadari betul untuk mengadakan pertemuan di masa pandemi ini tidak mudah. Untuk itu saya terimakasih kepada rekan rekan yang telah datang  dengan melengkapi kelengkapan administrasi sebagai syarat bebas covid untuk mengikuti pertemuan dengan biaya mandiri” ungkap Pak Teguh

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur tersebut mengajak IPeKB untuk terus menguakan konsolidasi dalam mendukung reformasi birokrasi di BKKBN Jawa Timur. “Memperbaiki citra birokrasi menjadi citra birokrasi yang lebih baik, yang akuntabel, terbuka, kompeten, dan profesional itu bukanlah hal mudah, itulah yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi. Nilai indeks RB BKKBN masih di angka 70, Target kita ke depan kita menginginkan ada di angka 80. Untuk mencapai nilai itu ada ugo rampe nya ada persyaratan, di antaranya jika seluruh kinerja bkkbn tercapai dengan baik, pengelolaan anggaran berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran yang melibatkan karyawan BKKBN di ranah hukum, bersih dari korupsi, serta pelayanan publik yg baik” ujarnya.

Pada tanggal 17 November 2020, BKKBN Jawa Timur telah menerima TPN Z-WBBM Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Pak Teguh mengajak IPeKB untuk dapat menunjukkan perannya dalam upaya mewujudkan status ZI WBBM di BKKBN Jatim “ZI WBBM sangat tergantung pada performa kawan kawan pkb di lapangan,dan performa kawan – kawan dipengaruhi oleh IPeKB. Ini saat nya ipekb punya peran besar dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi” lanjut Pak Teguh

Pak Teguh juga berharap agar dalam pertemuan ini IPeKB dapat memberikan hasil yang baik untuk penguatan organisasi IPeKB “Semoga melalui musyawarah ini dapat dirumuskan dan disepakti program kerja IPeKB yang lebih operasional dan membumi, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat, terakhir saya ingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menjalani pesta demokrasi di beberapa daerah melalui pemilihan Kepala Daerah, saya harap rekan-rekan semua disini mengajak semua PKB agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjadi organisasi yang lurus dalam memperjuangkan programnya” pungkas Pak Teguh

 

Sementara itu Ketua DPD IPeKB Jatim, Drs Widyatmoko, MM mengajak seluruh Pengurus IPeKB untuk menguatkan konsolidasi internal dalam upaya mendukung BKKBN Jatim meraih ZI WBBM, “Visi BKKBN menjadi lembaga yang handal, artinya BKKBN akan mengantarkan kita ke dalam sebuah capaian ZI WBBM, tentu sebagai tenaga lini lapangan kita harus mendukung langkah itu, pada pertemuan ini kita akan terus menguatkan konsolidasi internal untuk mendukung program-program IPeKB ke depan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat” ujarnya

“Kami jajaran pengurus DPD sudah akrab dengan perwakilan BKKBN Provinsi. Tetapi kami masih mendengar ada DPC yang belum memiliki hubungan yang harmonis dengan dinas OPD KB setempat. Apalagi saya dengar ada yang masih belum memiliki IPeKB ini yang harus kita diskusikan untuk kemudian kita bantu untuk melakukan advokasi” pungkas Pak Moko (Humas)