Agenda Reformasi Birokrasi 2012, Susun Peta Strategi, BSC dan KPI Seluruh Karyawan

Agenda Reformasi Birokrasi 2012, Susun Peta Strategi, BSC dan KPI Seluruh Karyawan

Birokrasi bersih, produktif, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sudah pasti  sangat didambakan oleh masyarakat di negara kita. Hal ini sejalan dengan salah satu program  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mewujudkan Good Governance atau tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Cita-cita mulia ini juga telah berpayung hukum dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan akan mencapai  reformasi birokrasi tahun 2012.  Hal ini kian nyata dengan ditanda-tanganinya  berita acara job grading (evaluasi jabatan) oleh tim validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor BKKBN. Dengan diterapkannya reformasi birokrasi ini, tiap karyawan diharapkan mempunyai tupoksi yang jelas dan akan dinilai kinerjanya sesuai target pencapaian dalam pelaksanakan tugas masing-masing.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti hal ini dengan menggelar kegiatan Penyusunan Balance Score Card (BSC) dan Key Performance Indikator (KPI) bagi seluruh Karyawan. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 29 sampai 30 Desember 2011 di Kota Batu ini diharapkan memantapkan konsep penyusunan BSC dan KPI yang jauh hari sebelumnya sudah dibuat oleh masing-masing Bidang dan Sub Bidang di Lingkungan Perwakilan BKKBN Jatim. Hadir sebagai pembicara utama  yakni Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Ir. Ambar Rahayu, MNS yang ikut memandu jalannya penyusunan BSC.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih sering diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik juga dinilai belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Demikian pula dengan tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang kurang menyebabkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas pegawai belum optimal. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan fundamental atau mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang membuka acara dan ikut serta mendampingi kegiatan hingga selesai menyampaikan, sesuai UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN banyak hal yang harus dipersiapkan di Lingkungan BKKBN Jatim, khususnya tentang kinerja semua karyawan, harus dapat diukur kualitas dan kuantitasnya.  Hal ini sudah dimulai dengan penyusunan  anggaran tahun 2012, dimana tiap kegiatan harus mempunyai output dan outcome yang jelas sehingga semua kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi diri sendiri juga masyarakat.

Terkait Reformasi Birokrasi beliau menyebutkan 9 tahap program penting yang harus dilaksanakan di BKKBN,  selain perubahan yang harus dilakukan pada mindset dan teknik implementasi tugas tiap karyawan yakni :
1.    Arahan strategi upaya percepatan program
Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya penilaian kinerja masing-masing karyawan.

2.    Manajemen Perubahan
3.    Penataan Sistem
4.    Penataan Organisasi
5.    Analisis Jabatan dari Tupoksi masing-masing Bidang
6.    Perubahan Tata Laksana, dimana tiap kegiatan harus memiliki SOP   yang jelas dan berbasis IT
7.    Manajemen SDM
SDM harus mampu mengikuti setiap perubahan/ proaktif dalam menyikapi perubahan dalam manajemen.
8.    Penguatan Unit Organisasi
9.    Pengawasan Internal

Di Lingkungan BKKBN Jatim kesembilan tahapan ini telah dijalankan. Disambung dengan pemantapan pembuatan BSC dan KPI karyawan ini diharapkan upaya reformasi birokrasi di BKKBN Jatim segera terwujud. Dengan adanya KPI seluruh pegawai dituntut bisa mengukur capaian kerja secara jelas. Saat ini diupayakan nantinya  kegiatan atau tugas yang telah terukur ini dapat dikompensasi.  “Harapan kita dengan motivasi ini setiap orang bisa mengeluarkan potensinya untuk semaksimal mungkin memberikan kontribusi terhadap program pembangunan melalui pelaksanaan tupoksi masing-masing.” tambah beliau. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *