Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur
Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com
Pembina Utama Muda
NIP. 19610904 198603 2 001
 
Intranet BKKBN
Link Internal BKKBN
Follow BKKBN JATIM
Index Berita BKKBN JATIM
Jamsotek Dukung BKKBN Wujudkan Pelayanan KB Berkualitas

2012-11-20  11:25:59  , diposting oleh : Humas

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional- Bandung (19/11/2012)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama  Jamsostek sepakat untuk menyiapkan petugas kesehatan agar mampu memberikan pelayanan KB yang efektif dan berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini (TKT) atau Contraceptive Technology Update (CTU)  selama 3 hari yang diikuti oleh 10 orang peserta (bidan dan dokter) pada tanggal 19 November-22 November 2012 di Grha Ciumbuleuit Guest House, Bandung Jawa Barat. 

Pelatihan ini merupakan sarana untuk menjaga kualitas pelayanan KB yang diberikan oleh tenaga medis, karena dengan mengikuti pelatihan ini, para dokter dan bidan dapat mengikuti perkembangan Teknologi Kontrasepsi Terkini.

Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), berkewajiban menyediakan pelaksanan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam pemberiaan pelayanan keluarga berencana bagi peserta JPK.

Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja.

JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan  pengetahuan,  dan  pengobatan,  secara  efektif   dan   efisien.   Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK ( Kartu Pemeliharaan Kesehatan ) sebagai   bukti  diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah  satu  jenis pelayanan   kesehatan    yang  dapat  diperoleh melalui program JPK adalah Pelayanan   Kesejahteraan ibu  dan  anak,   berupa   pelayanan   imunisasi   dasar (BCG, DPT, Polio),  pelayanan KB  (IUD, vasektomi,  tubektomi,  suntik).  Dimana manfaat JPK bagi perusahaan yakni  perusahaan  dapat  memiliki  tenaga  kerja  yang  sehat,  dapat  konsentrasi  dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Kepala Pelayanan Divisi JPK, Endro Sucahyono mengatakan baru pertama kali ini perusahaan  BUMN mendukung secara langsung program BKKBN dengan dananya sendiri. “ini bentuk nyata kita dalam mendukung program KB Mandiri,” tegasnya. Sebelumnya Endro menambahkan, pelatihan ini sudah dilakukan di Surabaya dan Batam. 

Peran Perusahaan di dalam pelaksanaan Program KB telah berlangsung sejak tahun 80-an. Program KB Perusahaan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian peserta KB baru dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Program KB Perusahaan terbukti bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera karena melalui program KB mereka dapat menghemat biaya pendidikan, kesehatan dan meminimalisir biaya keperluan rumah tangga. Sedangkan dari sisi Pemilik Perusahaan, keuntungan yang bisa diperoleh berupa peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat memperoleh output yang lebih besar dan dapat menghemat biaya-biaya yang terkait dengan masalah kesehatan karyawan.
 
Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, dr. M. Tri Tjahjadi, MPH mengatakan bahwa peran pihak swasta lebih besar ketimbang pemerintah. Pelayanan  KB di sektor swasta mencapai 65 persen untuk akseptor yang mengulang, sedangkan akseptor baru jumlahnya mencapai 45 persen. “Kalau tidak dirangkul tidak dilayani takutnya drop out, “ tegas Tri. 

Beberapa tahun ini memang perkembangan program KB sektor swasta semakin menurun dan hampir tidak terdengar lagi. Penyebabnya antara lain Pertama, melemahnya kegiatan  Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)  dan konseling kepada pegawai perusahaan.  Kedua,  kompetensi tenaga  provider (bidan dan para medis) yang masih kurang dalam memberikan konseling. Ketiga, belum sepenuhnya materi KIE tersedia di tempat pelayanan KB di perusahaan. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan sikap para karyawan yang masih ragu ragu untuk ikut ber-KB. Keempat, komitmen Pimpinan Perusahaan terhadap program KB yang semakin melemah.

“Kita akan terus berkerja bersama-sama dengan pihak swasta, karena kalau tidak hati-hati tahun 2014 akan ada 700 ribu yang akan dicabut, dan 680 ribu yang akan dipasang”, ungkap Tri. 

Pelayanan kontrasepsi sudah menjadi kebutuhan dasar hidup layaknya kebutuhan untuk memperoleh sandang,  papan dan pangan bagi setiap keluarga. Secara global telah diakui bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi adalah komponen penting dari hak-hak seksual dan reproduksi dari seseorang yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia secara umum yang bersifat universal. Meskipun demikian, sampai saat ini masih belum ada kejelasan, apakah semua jenis pelayanan kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana menjadi paket manfaat dalam sistem asuransi yang akan diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kedepan diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia harus bersifat komprehensif dan berbasis pada paradigma pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga menjamin orang bisa kembali bekerja dan beraktifitas secara normal.

Sistem pembiayaan kesehatan yang belum tertata dengan baik menjadi pemicu potret buruk pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedepan, integrasi jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan diharapkan menjadi terobosan penting dalam reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Sumber : Siaran Pers BKKBN



Logo Program KKB
 
Info Program Info UPPKS