BKKBN Implementasikan Empat Konsep Untuk Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

BKKBN Implementasikan Empat Konsep Untuk Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diharapkan dapat mengembangkan kerjasama dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Rabu (11/5) di Jakarta

Selain Menko PMK, hadir sebagai narasumber Mendagri, Menteri PPN, Menkeu, Menkes dan Kepala BKKBN.

Puan berharap kerjasama yang dilakukan oleh BKKBN bersama mitranya sesuai dengan 4 konsep pembangunan nasional yang dikembangkan yakni melalui pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial.

“target/sasaran Program KKBPK niscaya tidak akan dapat dicapai tanpa adanya pendekatan holistik yang dapat memobilisasi berbagai sumberdaya yang ada untuk penggarapan program KKBPK di lini lapangan, lanjut Puan”

Namun, tetap memperhatikan tema prioritas pembangunan nasional, hal ini merupakan konsep tematik. Selain itu, Integrasi, dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan lintas sektor yang memiliki tujuan pada prioritas nasional yang sama, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya secara utuh dan tepat sasaran. Terakhir adalah Spasial, dengan merencanakan pembangunan yang diarahkan dengan memperhatikan kebutuhan wilayah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty berharap Rakornas BKKBN tahun ini akan semakin memperkuat koordinasi, keterpaduan, komitmen dan dukungan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam memfasilitasi implementasi Program KKBPK di seluruh wilayah.

Surya mengakui bahwa sinergitas selama ini belum maksimal, hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya program dan kegiatan KKBPK di lini lapangan. Misalnya, peningkatan keterampilan tenaga Bidan/Dokter, PLKB/PKB serta Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD dan Sub PPKBD) dan kader KB, penyuluhan KB dari rumah ke rumah, konseling dan penapisan kepada setiap calon akseptor di setiap fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan, penyediaan alat dan obat kontrasepsi di semua fasilitas kesehatan, pembinaan keberlangsungan kesertaan ber-KB untuk menurunkan angka putus pakai yang masih tinggi.

“sinergitas dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga perlu dioptimalkan, termasuk dengan organisasi profesi, keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan berbagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap program KKBPK, “tambah Surya.

Dalam lima tahun kedepan sesuai Renstra BKKBN 2015-2019 sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari 1,38 menjadi 1,21, menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per wanita usia subur (WUS 15-49 tahun) dari 2,37 menjadi 2,28, menurunkan angka kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun (ASFR) dari 46 per 1000 kelahiran menjadi 38 per 1000 kelahiran 15-19 tahun, menurunkan unmet need dari 10,6 menjadi 9,91, menurunkan presentase kehamilan yang tidak diinginkan wanita usia subur (15-49 tahun) dari 7,1 menjadi 6,6 serta meningkatkan presentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dari 65,2 (all method) menjadi 66.

“program KKBPK diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, “pungkas Surya

Sumber: http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=3592

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *