BKKBN Rangkul TNI dan Bidan Layani KB

BKKBN Rangkul TNI dan Bidan Layani KB

Jumlah peserta KB mandiri di Provinsi Jawa Timur semakin besar. Menurut catatan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur hingga semester 1 tahun 2014 (sampai Juni), jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) mandiri mencapai 40 persen dari jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) mandiri mencapai 40% dari 8.030.595 pasangan usia subur (PUS).
“Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta mandiri, maka layanan yang dibiayai APBN semakin berkurang, “ kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Ir. Dwi Listyowardani MSc Dip Com disela-sela acara ‘Telaah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Membangun Keluarga Semester I Th 2014’ di Garden Palace Hotel, Surabaya, Senin (24/8).
Menurut Dwi Listyawardani yang akrab dipanggil Bu Dani itu, selain APBN, pembiayaan layanan KB juga berasal dari BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosal Kesehatan). Kelak semua layanan KB akan dibiayai melalui BPJS. Untuk itu BKKBN berharap para bidan di seluruh wilayah Jawa Timur segera bekerjasama dengan BPJS, karena pada prinsipnya setiap bidang wajib memberikan pelayanan KB kepada setiap PUS.
Guna meningkatkan kepesertaan PUS di setiap wilayah dan mencapai terget pada semester II tahun 2014, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyediakan pelayanan KB dengan memanfaatkan bidan dan dokter yang telah dilatih memberikan MKJP (Metode Kontrasepsi jangka Panjang). Dalam semester 1 jumlah peserta KB aktif MJKP mencapai 113,3 persen dari perkiraan permintaan masyarakat, yaitu 1.601.068 peserta.
Selain itu, BKKBN juga menjalin kerjasama dengan Kodam V/Brawijaya untuk penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jatim untuk penyuluhan maupun pelayanan. kerjasama dengan kedua pihak itu terbukti telah memberikan hasil positif.
Letkol lnf Drs. Didi Suryadi, Perwira Pembantu Madya (pabandya) Bhakti TNI Saterdam V/Brawijaya yang hadir dalam kesempatan itu mewakili kesatuannya mengatakan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di pedesaan dengan memberdayakan para babinsa (bintara pembina desa). Peran babinsa ternyata bisa menjadi jembatan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga penyuluh KB.
Menurut Didi, di Provinsi Jatim ada 8.761 desa/kelurahan, namun hanya tersedia 2.674 tenaga penyuluh KB. Di lain pihak, TNI mempunyai 8.626 babinsa di seluruh jatim. Maka, jika babinsa di berdayakan sebagai tenaga penyuluh KB, kesenjangan itu bisa teratasi.
“Nyatanya memang ada hasilnya. Terbukti, Serma Sayuti salah satu babinsa di Situbondo yang juga menjadi motivator KB, mendapat penghargaan dari BKKBN karena berhasil mengajak 19 orang menjadi peserta KB aktif MOJP,”kata Didi. Karena itu dia berharap ke depan BKKBN mau memberikan pelatihan kepada para babinsa untuk mengemban tugas sebagai motivator KB di wilayahnya.
Sementara itu, Ketua IBI Jatim, Netti Herlina mengatakan, pelayanan KB di daerah bukan hanya dilakukan oleh para bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga oleh bidan mandiri yang menyelenggarakan praktik swasta. Terkait pelayanan KB yang dibiayai BPJS, ada sedikit kendala. Para bidan tidak bisa melakukan kerjasama langsung dengan BPJS, sehingga harus melalui dokter keluarga.
Namun sepanjang yang diketahuinya, hal ini tidak menjadi masalah besar, karena rata-rata para bidan mandiri sudah mampu memberikan pelayanan KB yang di biayai BPJS. Menurut catatan IBI di Jawa Timur sudah ada sekitar 18.000 bidan yang melayani KB dengan biaya BPJS maupun KB mandiri.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN pusat, Siswanto SH Mhum menambahkan, Jawa Timur termasuk dalam 10 Provinsi besar di Indonesia. Karena itu, pencapaian KB di Jawa Timur akan berlangsung signifikan pada pencapaian secara nasional. “Jika pencapaian turun sedikit saja, akan berpengaruh besar secara nasional,” katanya.
Untuk itu, BKKBN pusat juga menaruh perhatian besar terhadap pencapaian di Jawa Timur. Di antaranya melalui peningkatan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi yang diberikan tidak  sama dengan masa-masa lalu yang hanya diberikan kepada pasangan yang hendak menikah.”Sosialisasi diberikan secara dini, yaitu pemahaman tentang berkeluarga kepada generasi muda dan remaja,”katanya. Diantaranya dengan membentuk ramaja/mahasiswa unggulan tahapan tegar, kadeg BKR unggulan, serta genre (generasi berencana).
 Artikel ini diambil dari harian Surya,bulan September 2014.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *