DAK Bidang KB Tahun 2014 menunjang pencapaian sasaran program Kependudukan dan KB secara efektif

DAK Bidang KB Tahun 2014 menunjang pencapaian sasaran program Kependudukan dan KB secara efektif

Program KB pada era desentralisasi ini mengalami tantangan tersendiri. Setelah kebijakan dsentralisasi KB diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2004, maka dukungan politis dalam mengadopsi program KB sebagai prioritas pembangunan di daerah, sangat bergantung kepada komitmen pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Hal ini sebetulnya telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program Kependudukan dan KB sangat beragam. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mempertimbangkan program KB sebagai prioritas sasaran pembangunan, kemungkinan karena jumlah penduduk di wilayah itu masih sedikit, ataupun alasan rendahnya kapasitas fiskal daerah itu pembiayaan KB. Dari sisi programatik, kondisi di lini lapangan juga terjadi penurunan jumlah PLKB/PKB sebagai penggerak program KB di desa/kelurahan.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut pada tahun 2014 telah dirumuskan beberapa fokus kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB yaitu melalui Akselerasi Program KB dengan prioritas : Penguatan pencapaian target pelayanan KB, Pelayanan KB yang berkualitas dan merata, Penyerasian kebijakan Kependudukan dan KB, Peningkatan ketersediaan dan kualitas data informasi kependudukan. Guna mendukung pencapaian kegiatan RKP 2014 tersebut maka ditetapkan program prioritas Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014 (DAK KB 2014) adalah : Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakkan, pembinaan program KB lini lapangan, Peningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan KB, Peningkatan sarana pelayanan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB, Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak, Peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi terkini.

“Perlunya penyamaan persepsi yang sama antara anggota Tim DAK Bidang KB tingkat Provinsi dan Kab/Kota sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai anggota tim DAK Bidang KB di Kab/Kota masing-masing” demikian harapan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra.Suhartuti, MM pada acara Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang KB Tahun 2013 dan Sosialisasi Pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2014 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, bertempat di Hotel IBIS Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari 12 s/d 13 Maret 2014 yang diikuti oleh para pengelolaan dan pelaksana/panitia DAK Bidang KB dari 37 SKPD KB Tahun 2014 Kab/Kota se-Jawa Timur, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan BKKBN Prov.Jatim sejumlah 90 orang. Hadir sebagai narasumber Dra. Isti Sudarmi dari Kepala Bagian Pelaksanan Anggaran BKKBN dan Eko Yuliawan, SE.

DAK yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2008 hingga sekarang ini digunakan untuk membantu/menunjang SKPD KB Kab/Kota tertentu dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini, terevaluasinya pelaksanaan DAK Bidang KB tahun 2013 sekaligus teridentifikasi nya kendala dan permasalahan teknis di lapangan serta solusi pemecahannya. Serta tersosialisasikannya DAK Bidang KB Tahun 2014 beserta seluruh mekanisme atau prosedur teknisnya yang perlu kita cermati agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Pada forum ini diingatkan pula oleh Ibu Dra. Suhartuti, MM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan DAK Bidang KB melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAK Bidang KB Tahun 2014. Pentingnya penyediaan data basis perencanaan DAK Bidang KB mutlak diperlukan agar perencanaan dan pendistribusian kebutuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB yang mendukung pelaksanaan operasional pembangunan kependudukan dan KB di Kab/Kota dapat tepat sasaran.(Admin-D***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *