Kepala SKPD KB Kabupaten Kota Tandatangani Kesepakatan Kerja Kemitraan Tahun 2012

Kepala SKPD KB Kabupaten Kota Tandatangani Kesepakatan Kerja Kemitraan Tahun 2012

Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa(10/01) bertempat di Ruang LIBI Kantor Perwakilan BKKBN Jatim, digelar  pertemuan bersama 38 Kepala SKPD Program KB se-Jawa Timur dalam rangka pembahasan sekaligus penandatangan Kesepakatan Kerja Kemitraan antara Perwakilan BKKBN Jawa Timur dan Pengelola Program KB di Kabupaten/ Kota. Kesepakatan Kerja Kemitraan ini dibuat dalam implementasinya mencapai sasaran program KKB tahun 2012 secara maksimal di Provinsi Jawa Timur . Lebih jelasnya, hal ini merupakan upaya menjembatani dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Kependudukan dan Keluarga Berencana sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota.

Sebagaimana disebut dalam PP Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bahwa urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berikut sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana, serta kepegawaian, maka pemerintah pusat tidak dapat serta merta memberikan dana operasional kegiatan untuk pemerintah di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Oleh karena itu dibuatlah Kesepakatan Kerja Kemitraan ini yang berisi tentang Pengelolaan Dan Pencapaian Tujuan Bersama Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana  Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Setelah pembahasan bersama dan melakukan sedikit perubahan pada draft Kesepakatan Kerja Kemitraan, Kepala SKPD KB Kota Surabaya, DR. Ikhsan, S.Psi, MM, mewakili Kepala SKPD Kabupaten/Kota se Jawa Timur secara simbolis melakukan penandatanganan Kesepakatan Kerja Kemitraan disaksikan oleh Sekretaris Badan,  Kepala Bidang ADPIN, Kepala Bidang KBKR, dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Sekretariat Perwakilan BKKBN Jatim serta  Kepala SKPD KB dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Dengan adanya Kesepakatan Kerja Kemitraan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim wajib melakukan dukungan pelaksanaan program KKB hingga tingkat Kabupaten Kota meliputi antara lain menyediakan, mengalokasikan dana, alat dan obat kontrasepsi khususnya bagi keluarga KS dan PS I dan sarana pendukung kegiatan operasional program KKB sesuai alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2012; memfasilitasi KIE, advokasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan operasional program KKB; memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Pengelola dan pelaksana Program KKB melalui pembinaan orientasi dan pelatihan; mengembangkan advokasi dan mendorong terbentuknya kelembagaan yang mantap dalam rangka keberlangsungan program KKB Nasional; melaksanakanmonitoring dan evaluasi  pelaksanaan program KKB sampai lini lapangan hinggamengembangkan reward system dalam Kinerja pengelolaan program KKB.

Sementara Pengelola Program KB di tingkat Kabupaten Kota selanjutnya bertanggungjawab antara lain untuk mengalokasikan dukungan dana operasional (APBD) program KKB secara maksimal sesuai dengan kemampuan daerah; memberikan dukungan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk tenaga struktural/staf di tingkat Kabupaten/Kota dan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) serta Kader KB di tingkat lini lapangan; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kelompok kegiatan UPPKS, BKB, BKR, BKL, BLK dan PIK KRR dari segi kualitas maupun kuantitas; juga melaksanakan mekanisme pencatatan pelaporanKlinik KB, Pengendalian lapangan, Pengelolaan Keuangan dan Kontrasepsi secara cepat, tepat dan akurat.

Tujuan dibuat Kesepakatan Kerja Kemitraan antara Perwakilan BKKBN Jatim dan SKPD KB Kabupaten Kota Tahun 2012 ini adalah :

  1. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dan salingmenguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur.
  2. Mengembangkan dan memberdayakan Kinerja pengelola dan pelaksana program KKB di tingkat Kabupaten/Kota, dan Lini Lapangan.
  3. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam alih peran dan alih kelola program KKB.
  4. Pencapaian Indikator Kinerja Program KKB yang berorientasi pada penurunan Fertilitas.
  5. Mengupayakan peningkatan akses dan kualitas peserta KB untuk menjadi peserta KB Lestari.

Sedangkan Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Kemitraan ini meliputi  :

  • Ketepatan dan Kecepatan mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Nasional berbasis IT.
  • Pencapaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program KKB.
  • Pencapaian dan penyelesaian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
  • Kelembagaan Pengelola KKB di Kabupaten/Kota dan Lini Lapangan.

Sepuluh Indikator kinerja program KKB Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Kemitraan Tahun 2012 dan digunakan sebagai alat ukur prestasi kinerja, yaitu  Peserta KB Baru (MKJP dan Non MKJP); Peserta KB Baru Pria; PIK Remaja (Tumbuh, Tegak dan Tegar); Keluarga yang memiliki Balita aktif BKB; Jumlah Kelompok BKB Percontohan; Keluarga yang memiliki Remaja aktif BKR; Jumlah Kelompok BKR Percontohan; Jumlah Kelompok BKL Percontohan; Persentase jumlah PUS keluarga pra sejahtera dan KS I anggota kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi peserta KB serta Indikator Kependudukan.

Sesuai Kesepakatan Kerja Kemitraan, nantinya dalam membantu pengelolaan administrasi keuangan dan sarana program di wilayah Kabupaten/Kota, akan ditunjuk 4 orang dari SKPD KB Kabupaten Kota  yang akan ditugaskan sebagai pelaksana pengelolaan administrasi keuangan, pengelola sarana Alat Kontrasepsi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dan apabila perlu dapat diperbantukan 1 pembantu administrasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala SKPD KB yang bersangkutan. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *