Komitmen Pencapaian MDGs Indonesia & Filipina Tangani Masalah Kependudukan

Komitmen Pencapaian MDGs Indonesia & Filipina Tangani Masalah Kependudukan

INILAH.COM,Jakarta – Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen mencapai tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals – MDGs) dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia untuk menyejahterakan masyarakat.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Dr. dr. Sugiri Syarief mengatakan itu dalam konferensi pers sesaat setelah penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding – MoU) antara BKKBN dengan The Republic of Philippines Commission on Population (PopCom) atau Komisi Kependudukan Filipina di Manila Hotel, Manila, Filipina.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan pengesahan Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation – SSC) yang berlangsung atas dukungan Dana PBB untuk Kependudukan (United Nations for Population Funds – UNFPA) Indonesia dan Filipina,” kata Sugiri Syarief dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Kamis (30/8).

Sugiri Syarief dan Thomas M. Osias menjelaskan Tujuan utama prakarsa SSC adalah untuk memperkuat kapasitas masing-masing negara, berbagi dan menerapkan praktik-praktik yang baik dalam keluarga berencana, kesehatan ibu, neonatal dan anak (maternal, neonatal, and child health – MNCH), kesehatan reproduksi remaja (KRR), gender dan budaya (gender and culture – G & C), serta advokasi strategis untuk RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Filipina yang akan dilaksanakan untuk periode lima tahun (2012-2017).

“Tujuan akhir dari prakarsa ini adalah untuk mengurangi sampai tiga perempat angka kematian ibu (AKI) antara 1990 – 2015 dan mencapai akses universal terhadap kesehatan reproduksi,” jelas Sugiri.

Seperti diketahui, PopCom adalah lembaga yang bertugas sebagai pusat koordinasi dan pembuatan kebijakan pemerintah Filipina di bidang kependudukan. PopCom memiliki Dewan Komisaris yang beranggotakan 11 pejabat pemerintah (menteri, direktur jenderal dan rektor) dan 3 wakil sektor swasta yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Sekretariat PopCom dipimpin oleh seorang Executive Director, yang saat ini dijabat oleh Thomas M. Osias.

Sementara Executive Director PopCom Thomas M. Osias menambahkan, BKKBN, PopCom bermitra dengan para pengambil keputusan, pelaksana program, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil.

“Dalam pelaksanaan prakarsa SSC ini, PopCom akan bermitra dengan Departemen Kesehatan ARMM, Komisi Muslim Filipina, dan berkolaborasi bersama kantor Gubernur ARMM dan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Department of Interior and Local Government – DILG) khususnya Liga Walikota di ARMM,” tambah Thomas.

BKKBN dan PopCom akan menerima beberapa peserta magang pemaduan program KB dan KRR yang mendalam. Ulama Indonesia dan tokoh Muslim Filipina akan melaksanakan pertukaran kunjungan. Kunjungan-kunjungan ini akan berisi diskusi dan berbagi perspektif tentang gender, KB, dan kespro.

Selain itu, karena saat ini kelompok perempuan Indonesia menghadapi tantangan dalam penyusunan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, maka PLCPD dan para legislator Filipina yang membantu meloloskan Magna Carta Perempuan pada tahun 2009 akan mengadakan kegiatan perencanaan strategis advokasi yang efektif untuk penyusunan undang-undang bagi Forum Parlemen, anggota parlemen Indonesia, dan advokat perempuan.

Untuk meninjau rencana, menilai prestasi, dan mengatur arah prakarsa SSC, akan dibentuk sebuah Komite Pengarah Dua Negara yang dipimpin oleh mitra nasional dan difasilitasi oleh UNFPA Indonesia dan Filipina.

Tak hanya itu, untuk mengawasi kegiatan dan arah para mitra prakarsa SSC, juga akan dibentuk Komite Pengarah Nasional dan Kelompok Kerja Teknis. [mor]

Sumber : inilah.com/read/detail/1899542/indonesia-filipina-tangani-masalah-kependudukan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *