Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Program KKBPK Tahun 2020 “Tingkatkan Kualitas Manusia Melalui Program KKBPK”

Senin (16/09) Gubernur Jawa Timur membuka secara resmi Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (KOREN) II Program KKBPK Tahun Anggaran 2020 di Hotel Mercure, Surabaya. Kegiatan selama lima hari ini mengambil tema “Penajaman Kegiatan Prioritas Berbasis Data untuk Percepatan Program Dan Anggaran Tahun 2020 Sebaga Landasan Awal Renstra BKKBN 2020-2024.

Sesuai surat Menteri Keuangan RI, tentang penyampaian pagu alokasi anggaran Kementrian / Lembaga tanggal 12 September lalu pagu BKKBN di tahun 2020 adalah sebesar, 3,8 triliun rupiah. Terdapat penambahan anggaran 246,9 milyar dari pagu indikatif, dimana penambahan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2020.

Hal ini menjadi penyemangat dan eksistensi BKKBN dalam perencanaan program kegiatan tahun 2020. Dalam mensukseskan program KKBPK diperlukan perencanaan dan basis data perencanaan menjadi faktor penentu kecermatan BKKBN untuk menyasar segmen penerima manfaat program dengan tepat dan mengefisienkan anggaran yang dimiliki.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program KKBPK.

“Ketika bicara kependudukan tentu di dalamnya mencakup mobilitas, education, kualitas, dan kuantitas. Artinya dalam menggarap program KB, tidak hanya sekedar mengendalikan atau menghitung LPP dan TFR, namun perlu dimaknai lebih lanjut bagaimana proses tumbuh kembang secara seimbang. Perlu diperhatikan kesejahteraannya, secara lahir dan batin”

Gubernur Jatim menghimbau terkait berbagai problematika kependudukan yang ada di Jawa Timur, diantaranya kasus perceraian yang cukup tinggi, dimana sebagian besar guru yang mengalami perceraian; masih tingginya angka stunting; tingginya angka pernikahan dini utamanya perkawinan di bawah usia 16 tahun;  dan diikuti banyaknya kasus kematian ibu dan bayi.

Terkait hal tersebut, Khofifah menggarisbawahi, permasalahan kependudukan bisa teratasi bila seluruh keluarga besar BKKBN bisa ikut menggenjot kualitas SDM. Perlu diidentifikasi secara jelas apa penyebab timbulnya barbagai permasalahan tersebut dengan duduk bersama pihak terkait untuk mengatahui dan mencari solusi terbaik penanganannya.

“Diantaranya melalui Kampung KB yang menjadi andalan di Jawa Timur dalam mengatasi stunting. Seanjutnya perlu disampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, apakah melalui BKB atau BKR. Selain itu bidan sebagai significant person di wilayah pedesaan juga harus diajak bergandengan dalam hal ini. Tentunya apa yang terjadi di Jawa Timur akan berpengaruh pada angka nasional karena penduduk di Jawa Timur sudah hampir 40 juta jiwa” ulasnya.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyambut baik hal tersebut. Dalam arahannya beliau menyampaikan, Diantaranya terkait kemitraan dengan bidan perlu kerjasama yang kuat. “Ibarat generator, maka tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan adalah lampu nya. Tanpa dokter dan bidan maka pelayanan KB tidak bisa berjalan. MOW di Jatim juga sudah lancar, akseptor sudah banyak di Jatim namun untuk klaim ke BPJS masih hambatan. Hal ini bisa dioptimalkan dengan bantuan dana penggerakan akseptor dan  teknis medisnya”.

Terkait KOREN II Kepala BKKBN menegaskan arah kebijakan anggaran kedepan adalah money follow program. “Jangan ada program yang keluar dari visi dan misi” tegasnya. Hal ini juga terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi  BKKBN yang diharapkan dapat mencapai indeks 75 di tahun berikutnya.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan peluncuran struktur program dan anggaran atau SPA online versi 1.0 sebagai salah satu inovasi BKKBN dalam upaya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK yang telah dimulai dengan E-koren 2018 lalu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses perencanaan sekaligus meningkatkan akurasi databasis perencanaan yg akan mulai digunakan pada penyusunan anggaran tahun 2021 mendatang.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2019 antara Kepala BKKBN dengan Kepala BKKBN Provinsi, Pejabat Tinggi Madya dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Dinas PPAPP DKI Jakarta.