Result Oriented Government menjadi DImensi Penting dan Urgent di BKKBN

Surabaya – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pembinaan Pegawai bagi seluruh ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, UPT Balai Diklat KKB Malang dan Jember pada hari Senin, 27 September 2021. Sesuai dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Lestari dengan peserta terbatas dan ASN Perwakilan BKKBN Jawa Timur lainnya mengikuti secara virtual dari ruang kerja dan kediaman masing-masing.

Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan ini, pak Teguh panggilan akrab Kaper BKKBN Provinsi Jawa Timur, dalam sambutannya mengucapkan Selamat datang atas kehadiran Bapak Sestama BKKBN Pusat, dan juga menerangkan profil dari BKKBN Jatim. “Jumlah ASN Perwakilan BKKBN Jawa Timur berjumlah 129 orang, di UPT Malang dan Jember berjumlah 26 orang, PPNPN 47 orang. Sedangkan jumlah Penyuluh KB (PKB) berjumlah 1.855 orang, terdiri dari PKB Ahli 73%, Trampil 27%, dan PKB Ahli Madya 40,43%,” ujar pak Teguh.

Pak Teguh juga menerangkan BKKBN Jatim mempunyai 4 aset utama, yang berada di Jember, Malang, Latbang, dan Airlangga Surabaya. “UPT Diklat Malang dan Jember merupakan aset BKKBN/DHM. Sedangkan kantor pusat Airlangga dan latbang saat ini sedang proses sertifikat,” ujarnya.

Dalam anggaran, tahun 2021, BKKBN Jatim mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.413 Milyar dan realisasinya sebesar 74%, dan ada penambahan anggaran untuk stunting sebesar Rp.18 milyar. “Alhamdulillah 2020, semester I dan II, kami mendapat penghargaan dari DJA Kanwil Jatim sebagai Satker dengan Pagu Anggaran Besar Rp.100 s/d Rp.500 milyar,” terang pak Teguh.

Kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, dalam arahannya terkait Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Result Oriented Goverment, bahwa BKKBN dalam melakukan apapun, akuntabilitas kinerja harus berorientasi pada hasil kerja. Result Oriented Government merupakan dimensi penting dan urgent yang harus dilakukan di BKKBN dalam percepatan reformasi menuju lembaga yang handal dan dapat terpercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Tavip menerangkan ada beberapa pengungkit yang harus terpenuhi.

“Pengungkit terdiri dari manajemen perubahan, penataan peraturan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” urai Tavip.

Dari pengungkit itu, Tavip menerangkan akan ada hasil yang akan diraih. Pertama, Perubahan budaya kerja organisasi. Kedua, Peraturan yang tidak tumpang tindih. Ketiga, Organisasi yang tepat ukuran (PBO) dalam pencapaian kinerja. Keempat, Busines Proses yang implementatif. Kelima, ASN yang profesional. Keenam, Kinerja fisik dan keuangan. Ketujuh, Peningkatan Integritas aparatur. Kedelapan, pada saat pemerintahan di klik Langsung nyambung, dan Kesembilan, Pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut Tavip Agus Rayanto menyatakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam layanan pemerintahan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas serta keamanan penyelenggaraan pemerintah akan meningkat.

Pemanfaatan teknologi tersebut tentu sangat mendukung pelaksanaan tugas BKKBN, terutama yang saat ini diamanatkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. “BKKBN yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting, ditargetkan untuk mencapai penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, penurunan angka stunting ini merupakan tantangan tersendiri bagi BKKBN” tambah Tavip.

Di akhir kata, Sekretaris Utama BKKBN, mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa dalam melakukan tupoksinya harus mampu membangun SIKAP. SIKAP disini dimaknai sebagai upaya membangun komitmen melakukan perubahan melalui sebuah tool, yaitu Sistem Kinerja Akuntabilitas Publik (SIKAP) untuk mewujudkan Result Oriented Government. Bahwa kunci sukses Percepatan reformasi birokrasi BKKBN adalah Moral Obligation, yang meliputi berintegritas, mempunyai strategi, mempunyai komitmen, ada keteladanan, mau bekerja keras, dan Making Change Making History. (Humas)