Telaah Program Tahun 2016, Pantau Tindak Lanjut Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Daerah

Telaah Program Tahun 2016, Pantau Tindak Lanjut Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Daerah


Rabu, (24/08) BKKBN Jatim menggelar Telaah Program Kependudukan Keluarga Berencanan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Semester I Tahun 2016. Kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Semester I tahun 2016 selanjutnya menyusun strategi dan langkah – langkah operasional percepatan pencapaian sasaran program KKBPK pada Semester II Tahun 2016.

Dihadiri Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Dr. Sanjoyo, M.Ec, dan Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana BKKBN, Ahmad Fuadi, serta diikuti langsung oleh Kepala SKPD KB, Kepala Bidang/ Eselon III SKPD KB se-Jawa Timur yang menangani kelembagaan, pembahasan telaah kali ini menekankan tindak lanjut Pembentukan Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di kabupaten/ kota.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang terbagi dalam beberapa tipologi yaitu Tipe A, B dan C. Hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang dimiliki masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota.

Ahmad Fuadi menjelaskan, berdasarkan monitoring pada hasil pengisian yang dilakukan kabupaten/ kota di Jawa Timur, diperoleh Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah 14 kabupaten/ kota masuk dalam tipe A, 22 kabupaten/kota tipe B dan sisanya, 2 kabupaten/ kota termasuk tipe C.

Hasil inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti sesuai Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana nomenklaturnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain membahas evaluasi pelaksanaan program Semester I, rencana operasional Semester II, dan diskusi Pembentukan Kelembagaan Kependudukan dan KB di kabupaten/ kota, kegiatan yang dilaksanakan dua hari mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2016 di Hotel Swiss Bell In Tunjungan ini juga mengulas keberhasilan dukungan anggaran program KKBPK melalui ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Tuban.

Sumber : Umum Humas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *