Wagub Jatim Drs. Saifullah Yususf : LPP Merupakan Salah Satu Hulu Permasalahan Pembangunan

Wagub Jatim Drs. Saifullah Yususf : LPP Merupakan Salah Satu Hulu Permasalahan Pembangunan

Salah satu hulu permasalahan pembangunan adalah laju peretumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan menyebabkan pembangunan seperti jalan ditempat.

Hal tersebut dikatakan oleh Wagub Jawa Timur. Drs. Saifullah Yusuf ketika memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi Rapat Konsolidasi Kepala Sub Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi BKKBN di Hotel Garden Palace Surabaya, 24 Mei 2014. Hadir dalam acara ini Deputi Bidang ADPIN dr. Abidinsyah Siregar, DH.SM, M. Kes., Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc. Dip.Com, para Direktur di lingkungan kedeputian ADPIN, para Subbidang ADPIN seluruh Indonesia, dan para pejabat eselon IV di Kedeputian ADPIN BKKBN Pusat.

“Oleh karena itu BKKBN harus mendapat dukungan penuh dalam melaksanakan program-programnya. Seperti kita ketahui 98 % orang Indonesia sudah tahu pentingnya KB, tapi yang ikut KB hanya sekitar 60 %, tugas kita saat ini adalah bagaimana memberikan advokasi kepada masyarakat agar disparitas yang tahu dan yang ikut KB itu semakin mengecil” tandas Wagub Jatim yang akrab dipanggil Gus Ipul itu. Ditambahkan Gus Ipul, saat ini masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menempatkan KB sebagai sekala prioritas.

“Ini juga merupakan tugas yang tidak ringan untuk memberikan advokasi kepada para Bupati/Walikota agar mau menempatkan pembangunan KKB dan PK sebagai skala prioritas di daerahnya” ujar Gus Ipul lagi.

Sementara itu Deputi Bidang ADPIN dr. Abidinsyah Siregar, DH.SM, M.Kes dalam sambutannya menyampaikan beberapa permasalahan BKKBN yang harus segera ditanggulangi dengan meningkatkan kinerja dan strategi baru terutama bagi para Kepala Seksi di bidang ADPIN dalam memberikan advokasi kepada masyarakat.

“Banyak permasalahan yang harus kita hadapi, kita harus mau bekereja keras dan mencari strategi baru dalam meningkatkan cakupan peserta KB dan melayani kebutuhan akan kontrasepsi kepada masyarakat” kata dr. Abidinsyah.

Ditambahkan beberapa permasalahan yang dihadapi BKKBN saat ini antara lain masalah TFR yang masih tinggi yakni 2,6 yang harus ditekan menjadi 2,36. Angka penggunaan kontrasepsi yang hanya 60,1 %, padahal yang mengerti akan pentingnya KB sudah mencapai 98 %. Angka akan kebutuhan ber KB tapi belum terlayani (unmet need) yang ditargetkan 6,5 % sekarang angkanya masih di antara 9 – 12 %. Angka perempuan melahirkan di umur 15 – 19 tahun mencapai 48 %, ini mengakibatkan kematian ibu meledak, yang tahun 2012 sekitar 225 kini menjadi359.

“Faktor ekonomi, sangat mempengaruhi keputusan untuk kawin dini” ujar dr. Abidinsyah. Akibat kawin dini ini, imbuhnya, angka perceraian juga tinggi yang umumnya atas gugatan perempuan karena masalah ekonomi.

“Saya ingatkan, jangan sampai orang miskin tak tersentuh KB, peserta KB untuk keluarga prasejahtera dan KS 1 saat ini baru 4.050.000 orang” ujarnya.

Deputi ADPIN berharap penggarapan peserta KB pria juga semakin ditingkatkan mengingat peserta KB pria saat ini  baru 3,5 % padahal target yang ditetapkan adalah 5 – 6 %.

Rapat Konsultasi ini mengambil Tema ” Melalui Pertemuan Konsultasi Sub Bidang ADPIN BKKBN Kita Perkuat Dukungan Terhadap Operasional Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga 2014. Dilaporkan oleh Direktur Pelaporan dan Statistik Drs. Bambang Marsudi MM, rapat diikuti oleh sekitar 150 orang dari seluruh Indonesia.

Konsolidasi Kepala Seksi (KOSI)_ di lingkut Kedeputian ADPIN secara umum beretujuan untuk merumuskan prioritas kegiatan yang selaras antara BKKBN Pusat dan Provinsi khususnya di Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi yang harus dioperasionalkan demi pencapaian program sesuai hasil kesepakatan kegiatan Konsultasi Bidang (KOBID). Kosi berlangsung selama 4 hari dengan materi dan narasumber dari masing-masing direktur di lingkungan kedeputian ADPIN : Kebijakan Operasional di Bidang ADPIN 2014, pelaporan dan statistik, teknologi dan informasi, lini lapangan, hubungan antar lembaga dan advokasi KIE.(At/Humas Perwakilan BKKBN Jatim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *