Badan PPKB Bojonegoro Gelar Rakerda Kependudukan dan KB

Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro digelar di Ruang Pertemuan Angling Dharma Pemkab kemarin (30 April 2013). Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 215 orang yang terdiri dari Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Badan PPKB Provinsi Jawa Timur, Muspida, Pemkab (asisten, staf ahli), Kepala SKPD lingkup Pemkab, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Camat se-Kab. Bojonegoro, Kepala Puskesmas se-Kabupaten, Kepala UPT Badan PPKB se-Kabupaten, Organisasi Perempuan, Ketua TP PKK Kec. se-Kabupaten, LSM, LSOM dan Perguruan Tinggi se- Kabupaten Bojonegoro. dr. Hj. Anik Yuliarsih, M.Si selaku Kepala Badan PPKB kabupaten Bojonegoro mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan hadir dalam acara ini karena sebagai bukti nyata punya kepedulian terhadap persoalan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian beliau menjelaskan tentang Tupoksi Badan PPKB bukan hanya masalah alat kontrasepsi dan KB saja tetapi juga empat pilar utama yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera bahkan dengan diberlakukannya UU No. 52 Tahun 2009 makin diperluas ke arah perwujudan keluarga yang berkualitas. Pembangunan Kependudukan dan KB merupakan program lintas sektor (wide sector approach). Komitmen politis dan operasional stakeholder serta mitra kerja menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Program Kependudukan dan KB di Kabupaten Bojonegoro, sehingga perlu terus ditingkatkan serta dilaksanakan melalui koordinasi dan kemitraan lintas sektor, peningkatan advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan (population mainstreaming). Disadari bahwa Badan PPKB tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu dalam malaksanakan kegiatan di lapangan tentunya didukung oleh berbagai lintas sektor, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, LSM maupun LSOM.

Sementara itu Drs. Humphrey Apon, MPA yang mewakili kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jatim dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakerda Kependudukan dan KB ini merupakan langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan dan strategi program Kependudukan dan KB kedepan. Semua pihak yang menjadi bagian dari suksesnya program Kependudukan dan KB harus terlibat dan berperan aktif dalam mendukung pencapaian program agar tercipta kondisi kependudukan yang ideal dan kondusif bagi pembangunan. Perwakilan BKKBN Propinsi Jatim mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksananya Rakerda Kependudukan dan KB serta berbagai penghargaan yang berhasil diraih oleh Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012. Upaya-upaya pengendalian kuantitas penduduk harus terus diupayakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jangan sampai melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rakerda Kependudukan dan KB dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat  Daerah Drs. Kusnandaka Tjatur P, M.Si. Dalam pengarahannya Beliau mengingatkan bahwa tahun 2013 ini merupakan tahun kualitas dalam upaya mewujudkan Bojonegoro Sejahtera Berkelanjutan. Rakerda Kependudukan dan KB ini merupakan upaya meletakkan dasar-dasar kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan dan KB serta merumuskan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dan RKP 2013. Rencana strategis tersebut disusun mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis serta perencanaan pendanaan yang memperhatikan sistem Perencanaan Anggaran yang Berbasis Kinerja (PBK). Beliau menambahkan untuk mencapai kondisi sejahtera yang berkelanjutan perlu digali semua permasalahan dan kendala-kendala yang dirasakan oleh masyarakat selaku obyek maupun subyek pembangunan. Dari permasalahan tersebut bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kondisi sejahtera ini bisa terwujud.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel. Ada tiga orang narasumber yang memaparkan materi diskusi yaitu Drs. Humphrey Apon, MPA (Kabid pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Propinsi Jatim) yang menyajikan materi Tantangan Kependudukan Kini dan Mendatang, dr. Dwianik Listijarini, M.Si (Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Bojonegoro) dengan materi Pelaksanaan KB Pasca Persalinan/ Keguguran Dalam Program Jampersal di Kabupaten Bojonegoro dan Djoko Lukito,S.Sos.,MM (Camat Kedungadem) yang memaparkan Kiat Sukses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB di Kecamatan Kedungadem. Dalam paparannya Drs. Humphrey Apon, MPA menyampaikan bahwa penduduk adalah determinan pembangunan. Kegagalan pengendalian penduduk berdampak pada multi dimensional dan jangka pajang. Semua pihak harus mewaspadai bahaya ledakan penduduk. Penduduk besar dan berkualitas adalah aset pembangunan, namun penduduk besar dan tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan. Sementara itu dr. Dwianik menyampaikan bahwa ada kesenjangan yang besar antara penerima program Jampersal dengan pencapaian KB Pasca Persalinan/ Keguguran. Banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan program Jampersal tapi tidak mau ber-KB dengan berbagai alasan. Diantaranya masih terdapat mitos-mitos (KB pasca salin sulit hamil lagi, bila ibu ber-KB anak mudah sakit/kurus, ber-KB nunggu kalau sudah menstruasi, dll) yang membuat orang enggan untuk ber-KB setelah melahirkan. Pada kesempatan yang terakhir, Camat Kedungadem, Djoko Lukito memaparkan tentang pencapaian program Pemberdayaan Perempuan dan KB utamanya tentang pencapaian MOP (Kontap Pria). Pada tahun 2012 yang lalu Kec. Kedungadem mendapatkan 24 akseptor MOP. Pencapaiannya sebesar 480% dari PPM yang ditargetkan (4 akseptor). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan berbagai sektor (TNI, TP PKK, PPKBD, Sub PPKBD dll).

Secara keseluruhan acara Rakerda berjalan dengan lancar. Peserta mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangan kerja sama dengan Perusahaan Rokok 369 dan DPC Konfederasi SPSI, Dinas Pendidikan, Palang Merah Indonesia, Ka. UPT Badan PPKB, Radio Malowopati FM dan B-One TV. Semoga kerja sama dan kemitraan ini bisa terus ditingkatkan untuk mewujudkan Bojonegoro Sejahtera Berkelanjutan. (P&L BPPKB BJN)