Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Hadiri Diseminasi Kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021

Dalam rangka memperkuat penerapan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024, Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting sejak tahun 2019. Menjelang pelaksanaan program tahun berikutnya, Bappenas melakukan diseminasi hasil kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan stunting Tahun 2021 di Hotel Vasa, Kota Surabaya (Selasa, 30/11/2021).

Dalam kegiatan ini, Bappenas juga mengundang Kementerian/Lembaga terkait guna mendapatkan saran dan masukan untuk kedepannya, termasuk sebagai Pembahas, Plt. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, yang mana BKKBN mendapatkan tugas penting sebagai ketua percepatan penurunan stunting sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021. Hadir pula dalam kegiatan ini juga sebagai penanggap yaitu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kepala Bappeda Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

 

Dalam kesempatan ini, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Harris, memberikan arahan terkait tujuan utama Bappenas dalam percepatan penurunan Stunting hingga tahun 2024.

“Kami mengembangkan sistem Monev yang tidak mudah, sampai di tingkat provinsi dan tingkat dareah. Selain itu kami juga membuat aplikasi khusus yang bisa direplikasikan sampai ke tingkat daerah. Dan yang paling akhir, kami juga mohon dukungan dari Kementrian/Lembaga terkait untuk mengembangkan website cegah stunting secara interkoneksi,” tutur Haris.

Diseminasi hasil kegiatan sekretariat percepatan penurunan stunting ini menggunakan konsep diskusi yang dipaparkan oleh masing-masing komponen dan ditanggapi oleh Penanggap yang ahli pada bidang setiap komponen serta Pemerintah Pusat/Daerah dan Non Pemerintah. Secara umum tujuannya adalah untuk menginformasikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan selama ini kepada pemangku kepentingan yang berkaitan terutama Pemerintah Daerah. Harapannya adalah menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan percepatan penurunan stunting, selain itu juga akan menjadi feed back kepada Bappenas kedepannya. (Humas)