TEGUH PIMPIN PERWAKILAN BKKBN JAWA TIMUR, SIAP WUJUDKAN PESAN GUBERNUR KHOFIFAH

SURABAYA – Sukaryo Teguh Santoso dilantik menjadi Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah. Teguh yang sebelumnya bertugas di Jawa Barat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jatim menggantikan Yenrizal Makmur yang telah purnatugas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilangsungkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Gubernur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pelantikan tersebut (07/02/2020).

 

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo SPOG Nomor 009/KP.05.01/Feb/2020 tertanggal 6 Januari 2020.

Turut hadir, mantan Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim H. Yenrizal Makmur, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Prov Jatim Arumi Emil Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Nasih, perwakilan DPRD Jatim, serta perwakilan Polda Jatim.

Teguh, sapaan Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., menuturkan, akan melanjutkan apa yang sudah diraih di Jawa Timur terutama BKKBN. Tahun 2019, sukses dengan percepatan reformasi birokrasi dan telah memperoleh predikat sebagai sebuah lembaga Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK).

“Ini yang harus kita tingkatkan (WBK). Maka 100 hari ke depan ini, tidak hanya WBK, tetapi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Itu target kita. Tentu pelayanan publik harus kita lihat, komitmen yang sudah ada diperkuat, dan keterbukaan informasi, serta sistem monitoring yang ada,” tutur dia.

Serta menjadi PR dan perhatian khusus untuk melaksanakan pesan Gubernur Khofifah, “bersinergi dengan BPS, KEMENAG dan instansi terkait untuk membangun suprasistem dan orkestrasi dalam mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Jawa Timur. Mulai stunting, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), ketahanan keluarga, kerentanan keluarga tenaga migran, hingga masalah kependudukan yang lain dan kesesuaian data basis keluarga”, tegas Teguh.

Dalam pelantikan tersebut, gubernur yang juga mantan Kepala BKKBN tersebut mengajak instansi vertikal BKKBN untuk mengatur kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk, yang kini per Januari 2020 menurut data BPS, penduduk Jawa Timur telah mencapai 40,7 juta jiwa.

“Saya ingin ini menjadi satu kesatuan supaya pendekatan program kita itu kalau berbasis keluarga ya keluarga. Jangan satu berbasis keluarga, satu berbasis rumah tangga. Ini yang menjadikan data kita itu sering kali dispute,” tutur Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, di Indonesia termasuk Jawa Timur, masih banyak yang menggunakan format extended family, satu rumah tangga tapi banyak keluarga. Kalau BKKBN mendata keluarga, maka intervensinya itu menurutnya mendekati ketelitian, presisinya lebih tinggi.

Inspektut Utama (Irtama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, pelantikan Pejabat Tinggi Pratama pada hari ini adalah untuk mengisi jabatan kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh H. Yenrizal Makmur karena telah memasuki masa purna tugas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yenrizal Makmur atas pencapaian terbaiknya, bekerja keras bersama lintas sektor serta mitra kerja dalam menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelasnya.

Selain itu, lanjut Agus, program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Provinsi Jatim juga menampakkan hasil yang cukup bagus. Dimana dapat dilihat dari persentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun pada tahun 2019 turun sebesar 16,92 persen dari total perkawinan.

Pada tahun 2020, dibawah pimpinan dr. Hasto Wardoyo Kepala BKKBN, telah melakukan rebranding logo, tagline dan jinggle BKKBN untuk lebih dikenal oleh kaum millenials dalam program KKBPK, yang saat ini dinamakan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Pada tahun 2020 BKKBN juga akan melakukan Pendataan Keluarga sebagai sesuatu yang penting untuk mendukung data keluarga sebagai dasar optimalisasi program, ujar Agus Sukiswo pada akhir sambutannya (humas).